CONTOH MAKALAH HUKUM PERDATA ISLAM TENTANG SEWA-MENYEWA SYARIAH

Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak ang telah mumayyiz pun boleh melakukan akd ijaarah dengan ketentuan, disetujui oleh walinya.

2.    Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijaarah itu. Apabila salah seorang di antara jeduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Sebagai landasannya adalah firman Allah Subhanallahu Wata’ala dalam Surah An-Nisa ayat 29 :







Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

3.    Manfaat yang menjadi obyek ijaarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah. Dalam menentukan masalah waktu sewa, ulama Mazhab Syafi’i memberikan syarat yang amat ketat. Menurut mereka, apabila seseorang menyewakan rumahnya selama stau tahun dengan sewa Rp 1.000.000,-/bulan, maka kad itu batal karena dalam akad yang semacam ini diperlukan pengulangan akad baru setiap bulan dengan sewa baru pula.
 
Menurut mereka sewa-menyewa dengan cara diatas menunjukkan tenggang waktu sewa tidak jelas, atau satu tahun atau satu bulan.

Berbeda halnya, jika rumah itu disewa selama satu tahun dengan sewa Rp 10.000.000,- . jadi rumah itu dapat disewakan tahunan atau bulanan.

Berbeda dengan Jumruh ulama mengatakan, bahwa akad sewa semacam ini dianggap sah dan bersifat mengikat. Adapun bila seseorang menyewakan rumahnya selama satu dengan sewa Rp 1.000.000,-/bulan, maka menurut Jumhur ulama, akdnya sah untuk bulan pertama, sedangkan bulan selanjutnya, apabila kedua belah pihak saling rela membayar sewa dan menerima besar Rp 1.000.000,- maka kerelaan ini dianggap sebagai kesepakatan bersama sebagimana dengan bay’al-mu’athah, yaitu jual-beli tanpa ijab dan kabul, tetapi cukup dengan membayar uang dan mengambil barang yang dibeli.

4.    Obyek ijaarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh karena itu, ulama fikih sepakat mengatakan, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan,dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya, rumah atau tokok harus siap pakai atau tentu saja sangat tergantung kepada penyewa apakah mau dia melanjutkan akad itu atau tidak. Sekiranya rumah itu atau tokoh itudisewa oleh orang lain, maka setelah habis sewanya, baru dapat disewakan kepada orang lain.

5.    Obyek ijaarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh sya’ra. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat, bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewakan orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat. Para ulama fikih berbeda pendapat dalam hal menyewa (menggaji) seorang mu’aazin, menggaji imam shalat dan menggaji seorang mengajar Al-Qur’an.

Ulama Mazhab Hanafidan Hambali mengatakan tidak boleh (haram hukumnya) menggaji mereka, karena pekerjaan seperti ini termasuk pekerjaan taat (dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah), dan terhadap perbuataan taat seseorang tidak boleh menerima gaji. Mereka beralasan kepada sesuatu riwayat dari Amr bin Ash, yang mengatakan :

“Apabila salah seorang di antara kamu dijadikan mu’aazin (di masjid), maka jangan kamu meminta upah atas azan tersebut”. (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Daud dan Nasai).

Berbeda dengan pendapat ulama Mazhab Maliki dan Syafi’i bahwa seseorang boleh menerima gaji dalam mengajarkan Al-Qur’an karena mengajarkan tersebut merupakan suatu pekerjaan yang jelas. Alasan mereka adalah Sabda Rasulullah :

“Rasulullah Sallahu’alaihi Wasslam, menikahan seseorang laki-laki dengan mahar ayat Al-Qur’an yang dihafalkannya”. (HR. Bikhari,Muslim dan Ahmad).

Mahar biasanya bermakna harta. Disamping itu Rasulullah mengatakan ;

“Upah yang lebih berhak (pantas) kamu ambil adalah dari mengajarkan kitab Allah”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Berdasarkan Sabda Rasulullah diatas, ulama Mazhab Maliki berpendapat, bahwa boleh hukumnya menggaji seorang mu’aazin dan imam tetap pada suatu masjid. Imam shalat di masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi mendapat gaji tetap. Kemungkinan di masjid-masjid lain pun ada terjadi, sebab tugas itu menjadi tugas rutin.

Ulama Mazhab Syafi’i tidak membenarkan menggaji imam shalat. Seluruh ulama fikih sepakat mengatakan, bahwa seseorang boleh menerima gaji untuk mengajar berbagai disiplin ilmu, karena mengajarkan seluruh ilmu itu bukanlah kewajiban pribadi, tetapi kewajiban kolektif (fardhu kifayah). Selanjutnya terdapat pula perbedaan pendapat ulama mengenai upah dalam penyelenggaraan jenazah, seperti memandikannya, mengkafani dan menguburkannya. Ulama Mazhab Hanafi mengatakan, tidak boleh menggambil upah, karena hal itu sudah merupakan kewajiban kolektif (fardhu kifayah) bukan kewajiban pribadi (fardhu ain).

6.    Objek ijaarah meupakan sesuatu yang bisa disewakan, seperti  rumah, mobil, hewan tunggangan dan lain-lain.

7.    Upah/sewa dalam akad ijaarah harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Namun, tidak boleh barang yang diharamkan oleh syara’.

C.    Sifat Akad dan Macam-Macam Sewa-Menyewa (Ijaarah)

1.    Sifat Akad Sewa-Menyewa (Ijaarah)

Ulama Fikih berpendapat, apakah obyek ijaarah bersifat mengikat atau tidak?
Ulama Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa akad ijaarah itu bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak, apabila terdapat ‘uzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum seperti gila.

Jumhur ulama berpendapat bahwa,akad ijaarah itu bersifat mengikat,kecuali ada catat atau barang itu tidak dapat dimanfaatkan. Sebagai akibat dari pendapat yang berbeda ini adalah kasus, salah seorang yang berakad meninggal dunia. Menurut Mazhab Hanafi, apabila salah seorang meninggal dunia maka akad ijaarah menjadi batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Menurut Jumhur ulama, akad itu tidak menjadi batal karena manfaat menurut mereka dapat diwariskan kepada ahli waris. Manfaat juga termasuk harta.


2.    Macam-Macam Sewa-Menyewa (Ijaarah)

Dilihat dari segi obyeknya ijaarah dapat dibagi menjadi dua macam : yaitu ijaarah yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan,

1).    Ijaarah yang bersifat manfaat. Umpamanya, sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin), dan perhiasan.

2).     Ijaarah yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijaarah semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu ijaarah yang bersifat berkelompok (serikat)/ Ijaarah yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah, tukang kebun, dan satpam.

D.     Tanggungjawab Orang  Yang Digaji/Upah

Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi lain dan kelompok (serikat), harus mempertanggungjawabkan pekerjaan masing-masing. Sekiranya terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dahulu permasalahannya apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan atau tidak? Jika tidak, maka tidak perlu diminta penggantiannya dan jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan, maka dia harus mempertanggungjawabkannya, apakah dengan cara mengganti atau sanksi lainnya.

Sekiranya menjual jasa itu untuk kepentingan orang banyak seperti tukang jahit dan tukang sepatu, maka ulama berbeda pendapat.

Imam Abu Hanifah, Zubair bin Huzain dan Syafi’i berpendapat, bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian, maka para pekerja itu tidak dituntut ganti rugi.

Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (murid Abu Hanifah), berpendapat bahwa pekerja itu ikut bertanggungjawab atas kerusakan tersebut, baik yang sengaja atau tidak. Berbeda tentu, kalau terjadi kerusakan itu diluar batas kemampuannya seperti banjir besar atau kebakaran.

Menurut Mazhab Maliki apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang itu seperti tukang batu, juru masak, dan buruh angkut (kuli), maka baik sengaja maupun tidak sengaja segala kerusakan menjadi tanggungjawab pekerjaan itu dan wajib ganti rugi.

E.     Akad Sewa-Menyewa (Ijaarah) Berakhir

Suatu akad ijaarah berakhir apabila:

1.    Objek hilang atau musnah seperti rumah terbakar;

2.    Habis tenggang waktu yang disepakati;

3.    Menurut Mazhab Hanafi, akad berakhir apabila salah seorang meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda dengan Jumhur ulama, akad tidak berakhir (batal) karena manfaat dapat diwariskan;

4.    Menurut Mazhab Hanafi, apabila ada uzur seperti rumah disita maka akad berakhir.Sedangkan Jumhur Ulama melihat, bahwa uzur yang membatalkan ijaarah itu apabila objeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang seperti kebakaran dan dilanda banjir.
 



A.    Kesimpulan

1.    Pada dasarnya, ijaarah atau sewa-menyewa di definisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan imbalan tertentu. Ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa ( upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa yaitu mengambil manfaat dari barang yang dipersewakan. Dasar hukum ijaarah berasal dari firman Allah salah satunya dalam Surah Al-Qashash ayat 26 dan Sabda Rasulullah : “Berilah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya.” (HR.Abd. Razaq dan Baihaqi).

2.    Rukun ijaarah ada empat yaitu : Orang yang berakal, Sewa/imbalam, Manfaat, Sighah (ijab dan kabul). Sedangkan syarat ijaarah yaitu : adanya orang yang berakad, kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijaarah itu, manfaat yang menjadi obyek ijaarah harus diketahui secara jelas, obyek ijaarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya, obyek ijaarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh sya’ra, objek ijaarah meupakan sesuatu yang bisa disewakan, dan upah/sewa dalam akad ijaarah harus jelas.

3.    Akad ijaarah bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak, apabila terdapat ‘uzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum seperti gila. Dilihat dari segi obyeknya ijaarah dapat dibagi menjadi dua macam : yaitu ijaarah yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.

4.    Tanggungjawab orang yang digaji/upah, jika sekiranya terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dahulu permasalahannya apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan atau tidak? Jika tidak, maka tidak perlu diminta penggantiannya dan jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan, maka dia harus mempertanggungjawabkannya, apakah dengan cara mengganti atau sanksi lainnya.

5.    Akad ijarah berakhir apabila: Objek hilang atau musnah seperti rumah terbakar,habis tenggang waktu yang disepakati, apabila salah seorang meninggal dunia, dan ada uzur seperti rumah disita maka akad berakhir.

DAFTAR PUSTAKA

M. Ali Hasan,2004, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat),Jakarta: PT. Gaja Grafindo Persada.

http://kurniawaalex.blogspot.co.id/2014/10/makalah-sewa-menyewa.html
(Diakses pada Selasa, 01 November 2016).

http://alimpolos.blogspot.co.id/2015/07/makalah-sewa-menyewa-akad-al-ijarah.html
(Diakses pada Selasa, 01 November 2016).

http://tafsirq.com (Diakses pada Selasa, 01 November 2016)